akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani,. akuntabilitas pelayanan publik

Reformasi birokrasi periode ketiga dilaksanakan berdasarkan Permenpan-RB No. Penerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan melaporkannya secara transparan kepada publik sudah seharusnya diterapkan oleh Instansi Pemerintah Pusat. Bertanggung jawab berarti mempunyai otoritas untuk dapat bertindak, mampu mengendalikan, konsisten serta bebas memutuskanDalam good governance, masyarakat harus merasakan dampaknya melalui pelayanan publik yang prima, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dapat dipercaya. 25/2009 tentang Pelayanan Publik telah memberikan pedoman agar unit pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui Pelayanan Publik. Pengetahuan Teknis . Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur. Pelayanan Publik 2. Harapannya, RUU ini selesai dibahas pada pertengahan Juni 2023, untuk. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. 2. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara transparan dan. Berikut adalah beberapa di antaranya: 1. Sebagaimana ditunjukkan dalam survei e-Government tahun 2016. Urgensi Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik. Reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. H. Akuntabilitas ASN menjadi hal yang penting dalam penerapan perubahan organisasi dan lingkungan. dijelaskan oleh variabel lain di luar model . Sama halnya dengan KPKNL, Pasal 34 UU Pelayanan Publik mengharuskan Pejabat Lelang selaku Pelaksana Pelayanan Publik untuk berperilaku. IP, M. com) 081268331300 Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pengertian Pelayanan Publik. publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ciri ciri sebagai berikut : a. Seorang ahli akuntan bernama Bowen menjelaskan bahwa akuntabilitas publik setidaknya mempunyai 3 fungsi utama, yakni: 1. Penguatan Akuntabilitas. Melaporkan (4). Hum. Ketepatan waktu Artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa. Faktanya bahwa dalam menjalankan sebuah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat terdapat beberapa Permasalahan etika yang sering timbul pada pelaksanaan pelayanan publik dipemerintahan yakni sifat sombong atau tidak mau menerima sebuah kritik yang diberikan oleh masyarakat. 000 2. 8Mardiasmo, Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik,. Ciri-Ciri Pelayanan Birokrasi Yang Berkualitas 10. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7. Hal itu disebabkan karena para apparat birokrat memandang bahwa. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. 2. peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nuriyanto, 2014; Moenir, 2010). 2007. Febri Yuliani, S. pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk. Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) mengartikan inovasi di dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. ) Penataan dalam sistem manajemen sumber daya manusia; 4. "Proses membangun akuntabilitas kinerja sebenarnya adalah wujud nyata proses membangun revolusi mental," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. (2018). menganalisis bagaimana aspek akuntabilitas pelayanan publik berasumsi bahwa jika pelayanan publik hanya persoalan managerial semata (perspektif new public management) atau bersifat apolitik maka hasil pelayanan publik belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hasim A. 345-357 Tiraada, Tryana A. 275 2. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 18 pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Kemudian, untuk mewujudkan. Diah mengungkapkan bahwa UU No. Akuntabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja ~ 69 D. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; b. -Akuntabilitas Kualitas Pelayanan Publik; - Bukti langsung - Daya tanggap - Keandalan - Jaminan - Empati . M. bangunan dengan menggunakan sarana S e l a n j u t nya , b e b e ra p a ko n s e. Jika ditarik garis besar, maka akuntabilitas adalah pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak. Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makasar dan peraturan lain yang disyaratkan dalam mengecek kualitas kebijakan para pejabat pelaksanaan pelayanan perizinan mendirikan serta merevisinya bila dipandang perlu. Upaya Peningkatan Layanan. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019 Juriko Abdussamad: Kualitas Pelayanan. Beber apa Penghargaan 04KIP PUPR: Inovasi. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik E. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Harus mematuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan atau perilaku/komitmen yang telah ditetapkan. Penjelasanorganisasi publik untuk lebih bertanggungjawab dan mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. a. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran. AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN KOTA MATSUM IV KECAMATAN MEDAN AREA Oleh Musria 1403100172 ABSTRAK Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang. memperbaiki kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ) Penguatan pada akuntabilitas kinerja; 6. Adanya pelayanan publik yang responsif. tertentu dalam prosedur pelayanan. Terlihat pelayanan publik masih menjadi fokus pemerintah dalam konteks reformasi birokrasi periode ini. Nilai akuntabilitas penting untuk diadopsi dalam sistem pelayanan publik yang dalam eksistensinya sebuah negara bergantung pada masyarakatnya. Public Policy, Vol. Tanggung jawab di sini biasanya berhubungan erat dengan penyelesaian tugas pada pelayanan publik. Octaviany, Annisa Rahma (2021) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Kondisi pelayanan publik pada administrasi kependudukan yang kurang memuaskan tersebut menuntut pemerintah Kota Surabaya melalui instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk melakukan suatu perubahan dan perkembangan dalam sektor pelayanan publik khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan. Pendahuluan Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, setiap individu atau anggota masyarakat diharapkan untuk dapat bersosialisasi dengan. Akuntabilitas, mengendalikan hubungan kekuasaan. 1. Teori Administrasi Publik. Menurut para ahli Agus Dwiyanto (2006:80)’’ mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang. H. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Disusun oleh : Fatmawati (CA417111159) Tyagita Graha Resyanti (CA116111098) PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI TAHUN AKADEMIK 2020/ KATA PENGANTAR. Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Potensi Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 hari kedua secara virtual, Jumat (05/05). Terma-terma customer atau consumer menjadi. Menteri Tjahjo dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada jajaran di Polri untuk terus memberikan kecepatan dalam melayani masyarakat. Hasil monitoring evaluasi dilakukan dengan menggolongkan badan-badan publik tersebut kedalam kategori Badan Publik tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. 2. Sumber Daya Aparatur Pelayanan Publik 6. kebutuhan mutlak bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintah. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan. transparan dan akuntabilitas. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. Transparansi Pelayanan Publik. . Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat. Akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. yanan Publik”, dalam Agus Dwiyanto, ed. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik a. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 170 . 1 Konsep Transparansi dalam Pelayanan Publik. Budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut kecuali : 2. 1 Pengertian Akuntabilitas Publik Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good government yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan. Cahyanti, P. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. H. IX No. G. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS : PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU) Oleh : Derry Surya Hamdani Pembimbing : Dr. Zona Integritas dan Pelayanan Publik Prima. Akuntabilitas individu dalam sebuah institusi memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana sebuah institusi bisa menyandang predikat akuntabel. Tangkilisan ; Inside bureaucracy / Anthony Downs ; Kepemimpinan, budaya organisasi dan pelayanan publik / penulis, Dr. Pihak pertama memberikan mandat (suara dalam pemilu, pajak dalam ekonomi); pihak kedua mengonversi mandat itu ke dalam akuntabilitas kinerja. Suasana Lokakarya MPP yang dilakukan secara virtual, Senin (14/06). Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 2. Apabila petugas Samsat Klaten bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Dimensi Akuntabilitas dalam Pe-layanan Publik Pola akuntabilitas memiliki dua dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moncieffe dalam Suryono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Pengurusan e-KTP di Kelurahan GlugurPelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan. 262 Untuk penggunaan indikator kinerja,Penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pelayanan publik. 2003. Government adalah salah satu aktor dalam governance. Selain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya. Tanggung jawab, berarti memiliki otoritas untuk bertindak, mampu mengendalikan, bebas memutuskan, mampu bertindak rasional, konsisten dan dapat dipercaya dalam melakukan penilaian atau keputusan. Grand Design. 13, no. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Jumlah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terus didorong pada tahun 2022 juga meningkat dengan nilai efisiensi dan potensi mencegah pemborosan anggaran setidaknya Rp9,98 triliun. Pan/04/06 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam menerapkan prinsip good governance salah satunya akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala proses penyelenggaraan pelayanan KTP-el baik kepada publik maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai. , 2006:252). Sementara, konsep. Filosofi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak terlepas dari asas-asas pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, berkepastian hukum, responsif, inklusif, efektif dan efisien, serta mengajak. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. ketepatan waktu; dan l. Efektif dan Efisien dengan pengertian lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan efisien menghindari adanya pengulangan pemenuhan. Sanksi perpajakan (Z) juga berpengaruh terhadap. Akuntabilitas. akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi: 1. kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, akan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, yang pada akhirnya. Akuntabilitas Pelayanan Kegiatan yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Rappocini selalu mengundang warga untuk berpastisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, karena nantinya hasil kegiatan akan dipertanggungjawabkan. Nurdin Nara, M. wajar penyelenggaran pelayanan perizinan di Kota Bandar Lampung yang diterapkan di BPMP masyarakat merasa tidak ada lagi kebingungan dan kerumitan dengan mengikuti mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian tolak ukur. Merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai pengawasan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Keputusan. Kelemahan tersebut tentu dapat berdampak pada tidak tidak terwujudnya secara optimal akuntabilitas pelayanan publik baik pada aspek akuntabilitas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik, Faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan Faktor penghambat dalam. 2, September 2020 | 277 Listriyanti Palangda & J. Si (e-mail : derrysuryahamdani@gmail. Sehingga pemerintah Kabupaten Blitar dapat memperbaiki kualitas pelayanan melalui ruang publik dimana setiap warga Negara bisa secaraADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK (ANE616202) Oleh: Dr. Rahardian, M. 5. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (15/05). Konsep Akuntabilitas Publik ~ 65 B. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran Kepatuhan terhadap hukum Penghidaran korupsi dan kolusi 2. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan. berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan. Sedangkan berdasarkan hasil Uji T kesadaran pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak,pemahaman pajak berpengruh negatif terhadap kepatuhan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh n Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) n A paratur pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Jurnal Respon Publik. Akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. Yusuf Ateh, di kantornya, Rabu (16/12) Nilai revolusi mental meliputi tiga hal, yaitu integritas, etos kerja,. Hal ini dapat terwujud jika individu didalam. Sahabat TREND GURU , pada kesempatan kali ini Admin ingin membagikan informasi tentang Soal Evaluasi Akademik MOOC PPPK 2022 Nomor 1 – 25 Lengkap dengan Jawaban Part 1. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. maksud di tetapkannya petunjuk teknis ini adalah acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparan dan akuntabilitas pelayanan. Ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi di dalam pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan alat baru dalam pelayanan masyarakat. H, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan. Mengadaptasi dari European Ombudsman (2012), ada 4 prinsip layanan. Sos, M. BeberapaPELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Nilai, Tradisi, dan Simbol dalam Birokrasi. 1. com (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako) Abstract The objectives of this study is analyzing. Key Succes Factors Kinerja Organisasi Pelayanan Publik D. Akuntabilitas menururt Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI, 2000) sebagaimana dikutip dari Deklarasi Tokyo menyatakan bahwa : akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani,. Birokrasi dan Responsivitas PelayananPelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan izin usaha yang selama ini telah diterapkan oleh instansi terkait, menempuh proses yang Unsur Akuntabilitas Publik. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan. Regulasi . ”3 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama dari penerapan akuntabilitas dalam organisasi publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. PENDAHULUAN Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilak-sanakan oleh aparatur pemerintah. akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik. Harbani Pasolong. Setidaknya terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang berekpentingan secara terbuka kepada. Antara lain melakukan manajemen. Menurut Haryatmoko , (2011:20) bahwa etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik yang terbagi kedalam tiga kompetensi antara lain : Kompetensi Teknis. Akuntabilitas pelayanan publik harus dibangun berseiring dengan perkembangan masyarakat yang multi cultur . Di bulan Agustus tahun 2022 Indonesia telah memasuki usia 77 tahun kemerdekaan.